Lebih Pintar Download Anutan Pkg / Evaluasi Kinerja Guru

Sahabat Edukasi yang berbahagia...

Guru ialah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan kiprah penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Guru yang profesional diharapkan bisa berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian.

Tidaklah berlebihan jikalau dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh alasannya ialah itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional berdasarkan jabatan fungsional guru. 

Selain itu, semoga fungsi dan kiprah yang menempel pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka diharapkan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

Pelaksanaan PK GURU dimaksudkan bukan untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, lantaran harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. 

Menemukan secara sempurna ihwal kegiatan guru di dalam kelas, dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, akan memperlihatkan bantuan secara eksklusif pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan, sekaligus membantu pengembangan karir guru sebagai tenaga profesional.

Oleh lantaran itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru ialah seorang profesional di bidangnya dan sebagai penghargaan atas prestasi kerjanya, maka PK GURU harus dilakukan terhadap guru di semua satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru yang dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga meliputi guru yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.

Hasil PK GURU sanggup dimanfaatkan untuk menyusun profil kinerja guru sebagai input dalam penyusunan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Hasil PK GURU juga merupakan dasar penetapan perolehan angka kredit guru dalam rangka pengembangan karir guru sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 ihwal Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

Jika semua ini sanggup dilaksanakan dengan baik dan obyektif, maka harapan pemerintah untuk menghasilkan ”insan yang cerdas komprehensif dan berdaya saing tinggi” lebih cepat direalisasikan.

Memperhatikan kondisi jabatan guru sebagai profesi dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan profesi guru maka diharapkan pedoman pelaksanaan PK GURU yang menjelaskan ihwal apa, mengapa, kapan, bagaimana dan oleh siapa PK GURU dilaksanakan. Penyusunan pedoman ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di atas sebagai pola pelaksanaan PK GURU di sekolah untuk mempermudah proses penilaian.

Download / unduh selengkapnya Panduan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru), silahkan klik pada links berikut… Semoga bermanfaat dan terimakasih… ...!

Lebih Bakir Download Aplikasi Dan Instrumen Pkg / Evaluasi Kinerja Guru Lengkap

Sahabat Edukasi yang berbahagia…

PKG (Penilaian Kinerja Guru) dikala ini menjadi salah satu syarat untuk kenaikan pangkat bagi guru PNS, sampai untuk keperluan validasi bagi guru yang bersertifikasi pendidik.

Instrumen PKG terdiri dari : Guru Kelas (mata pelajaran), Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium (bengkel), Kepala Perpustakaan, Ketua Program Keahlian, dan PKG untuk Konselor (Guru BK / Bimbingan Konseling).

Selanjutnya untuk aplikasi PK Guru berkhasiat untuk mempermudah asesor (penilai) dalam melakukan PK Guru tersebut sesuai dengan kebutuhan serta sanggup dilakukan dengan lebih efektif dan efisien tentunya.

Berikut links download selengkapnya instrumen dan aplikasi PKG :

1.   Download Instrumen PKG (Penilaian Kinerja Guru) Lengkap.

2.   Download Aplikasi PKG (Penilaian Kinerja Guru) Lengkap.

Untuk melihat Pedoman Pelaksanaan PK Guru silahkan klik di sini. Dan untuk mengetahui tahapan PK Guru serta simulasi pelaksanaan PKG dari proses awal sampai final selengkapnya sanggup dilihat pada links artikel berikut.

Demikian isu mengenai links download / unduh instrumen serta aplikasi PKG yang admin share dari aneka macam sumber. Semoga bermanfaat dan terimakasih… ...!

Lebih Bakir Download Pos Us (Ujian Sekolah/Madrasah) Sd/Mi Tahun 2015

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Dalam kesempatan kali ini, admin akan share mengenai links download POS US/M (Ujian Sekolah/Madrasah) tahun pelajaran 2014/2015 yang bersumber dari situs Kemdikbud RI. 

POS (Prosedur Operasional Standar) US/M atau Ujian Sekolah/Madrasah tahun pelajaran 2014/2015 ketika ini telah terbit sebagai teladan dalam penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah tahun 2015.

POS US/M Tahun 2015 ini diatur dengan Peraturan Ka.Balitbang Nomor 009/H/HK/2015 Tentang Tentang: Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, SD Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2014/2015.

Untuk download/unduh POS US/M Tahun 2015 ini, silahkan klik pada links berikut. Semoga bermanfaat dan terimakasih… …!

Lebih Bakir Pandai Saja Tak Cukup Untuk Jadi Pns, Melainkan Juga Harus Berkarakter, Mempunyai Integritas, Disiplin, Tanggung Jawab, Dll.

Sahabat Edukasi yang berbahagia…

Ada aneka macam langkah peningkatan SDM yang harus dipersiapkan dalam perjuangan lolos seleksi penerimaan PNS yang mana dalam seleksi CPNS harus mendapat yang mencapai nilai ambang batas (passing grade) kelulusan tes kompetensi dasar (TKD).

Selain itu, juga masih ada beberapa macam tes yang harus dilewati di antaranya ; Tes Kompetensi Bidang (TKB), Tes Intelegensia Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan juga Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Dan untuk menembus itu semua, tentu tidak hanya perlu berilmu tapi juga harus mempunyai karakter-karakter yang baik dan matang. Terkait hal tersebut, berikut admin share dari situs KemenPAN-RB selengkapnya sebagai berikut…

Pintar saja tidak cukup untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji. Melainkan harus berkarakter, mempunyai integritas, disiplin, tanggung jawab dan lain-lain, ibarat tertuang dalam nilai-nilai aba-aba etik Kementerian PANRB, yakni integritas, profesional, dan akuntabel (IPA).

“Keberhasilan seseorang tidak melulu alasannya kepintarannya. Anda harus lebih baik dari itu. Orang berilmu harus disertai dengan nilai-nilai baik supaya tidak rusak,” ungkapnya ketika membuka Orientasi Wawasan dan Tugas bagi CPNS Kementerian PANRB di Jakarta, Senin (23/03).

Dia juga menjelaskan, para calon PNS tersebut sekarang hidup di kurun Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 perihal Aparatur Sipil Negara, di mana pegawai yang tidak berkinerja sanggup diberhentikan. Apalagi Kementerian PANRB punya kiprah yang sangat penting yakni mempunyai kiprah dan fungsi untuk menilai Kementerian yang lain supaya sanggup bekerja dengan baik, sehingga sasaran pembangunan sanggup terwujud. "Jadi kita harus memberi pola yang baik juga,” imbuhnya.

Untuk memajukan sebuah negara, lanjutnya, diharapkan birokrasi dan pemerintahan yang baik. Sebenarnya di Indonesia sudah banyak kemajuan, tapi negara lain jauh lebih cepat. Kategori Asean saja, Indonesia sudah disalip oleh Vietnam. Kalau tidak dimulai dari janji yang tinggi, negara kita bisa tertinggal, tuturnya.

Kepala Biro SDM dan Umum T. Eddy Syah Putra pada kesempatan itu juga mengungkapkan, peserta Orwastu sebanyak 20 deretan dengan deretan pelengkap lima orang Putra/Putri terbaik bangsa dan satu orang Papua. Diinformasikan pula pada registrasi online melalui portal resmi panselnas berjumlah 6.528 orang, dan yang terdaftar di website menpan.go.id ada 1.253 pelamar.

Sedangkan yang menyerahkan berkas ada 588 orang. Setelah diseleksi administrasi, yang lulus ada 119 orang. Kemudian dilakukan seleksi lanjutan Tes Kompetensi Dasar pada tanggal 7 hingga 21 Oktober 2014, yang pelaksanaannya di 19 provinsi berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya tanggal 8 November 2014 dilaksanakan Tes Kemampuan Bidang yang berlokasi di Kementerian PANRB dan berafiliasi dengan konsultan. “Dari dua puluh deretan umum yang disediakan, ternyata hanya enam belas orang yang lulus dengan tujuh orang putera dan sebelas orang puteri.

Semuanya sudah melaksanakan pemberkasan di BKN dan telah mendapat NIP. Untuk kategori putera puteri terbaik, kita memperoleh satu orang dari seleksi yang dilakukan Kemendikbud, serta satu orang dari deretan Papua,” ujarnya.

Secara keseluruhan, ada 18 oran g yang menjadi CPNS Kementerian PANRB TA 2014. Dengan tingkat pendidikan D3 ada 3 orang, S1 ada 12 orang, dan S2 ada 3 orang. Penempatan sesuai deretan pelamar ada di Sekretariat Kementerian PANRB sejumlah 12 orang, di Kedeputian Bidang SDM dan Aparatur ada 3 orang, Kedeputian Bidang Pelayanan Publik ada 2 orang.

Sedangkan untuk lulusan terbaik sebagai analisis kebijakan belum ditempatkan alasannya gres mulai pemberkasan pada hari ini. Kegiatan orwastu yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 hingga 28 Maret ini ditujukan untuk menjembatani para PNS dengan lingkungan barunya, serta pengenalan kiprah pokok dan fungsi Kementerian PANRB.

Kemudian tanggal 30 Maret hingga 30 April para CPNS akan ditempatkan di unit kerja supaya sanggup mengetahui eksklusif rutinitas dan pembelajaran tupoksi dari kegiatan. “Setiap kelompok diwajibkan menciptakan laporan, terutama dinilai moral dan sikap harus baik,” tegas Eddy.

Dalam program yang dihadiri oleh para staf hebat Kementerian PANRB, asdep dari kedeputian, dan distributor sekretariat Kementerian PANRB, Sesmen meminta supaya para CPNS sanggup memanfaatkan orwastu sebaik-baiknya, sambil menyematkan tanda peserta acara Orwastu. (bby/HUMAS MENPANRB)

Referensi artikel : Pintar Saja Tak Cukup untuk Makara PNS – KemenPAN-RB

Lebih Bakir Ciri Pemerintahan Kelas Dunia; Transparan, Akuntabel, Dan Berkualitas

Sahabat Edukasi yang berbahagia…

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengepresiasi pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Langkah ini perlu dilakukan untuk membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang bisa menumbuh kembangkan budaya anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

“Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkualitas merupakan ciri pemerintahan  berkelas dunia,” ujar Yuddy ketika menyaksikan penandatanganan piagam ZI yang dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise di Jakarta, Senin (16/03).

Turut menjadi saksi dalam kegiatan tersebut Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Sigit, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Kartini Istiqomah. Acara tersebut juga dihadiri oleh segenap pegawai aparatur sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PPPA.

Lebih lanjut Yuddy mengatakan, Pencanangan Zona Integritas ini merupakan akad dari Menteri PPPA yang didukung oleh seluruh jajarannya untuk mewujudkan wilayah birokrasi yang higienis dan melayani. 

Langkah ini juga merupakan salah satu wujud dari semangat Menteri PPPA dalam gerakan nasional percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Diharapkan unit-unit kerja lain sanggup segera mencontohnya sehingga seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPPA menjadi wilayah Zona Integritas Menuju WBK.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan, penandatanganan ini merupakan insiden bersejarah dalam upaya pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian PPPA. Penandatangan tersebut, ungkap Yohana merupakan langkah konkrit keseriusan akad Kementerian

PP-PA dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bab utama dari tonggak pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan Kementerian PPPA semenjak tiga tahun lalu.

“Penguatan akad pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik ini menjadi penting guna menghindari sikap yang merugikan organisasi, bangsa dan negara, baik kerugian waktu dalam mencapai efektifitas pelaksaan tugas, maupun kerugian negara pada setiap pelaksanaan kegiatan dan kegiatan,”ujar Yohana Yembise.

Yohana mengungkapkan, dalam rangka pencegahan korupsi, Kementerian PPPA telah tetapkan regulasi internal wacana pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan (conflict of interest), memperkuat pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan membangun sarana pengaduan masyarakat melalui Whistle Blowing Sistem (WBS)

Dengan melaksanakan banyak sekali langkah kongkrit dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan tersebut, dibutuhkan tidak hanya mencegah kerugian negara dan meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan dan kegiatan, tetapi juga melaksanakan investasi masa depan yang efektif bagi bangsa dan Negara Indonesia. (gin/HUMAS MENPANRB)

Referensi artikel : Transparan, Akuntabel dan Berkualitas, Ciri Pemerintahan Kelas Dunia –KemenPAN-RB

Lebih Cerdik Ciri Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) Itu Cepat, Responsif, Dan Efisien

Sahabat Edukasi yang berbahagia…

Untuk meraih kemajuan bangsa Indonesia, tentu diharapkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang “mengerti” rakyatnya. 

Dan untuk itu pemerintahan yang dinamis menjadi salah satu faktor utama untuk mewujudkan keadaan yang terus lebih baik ke depan.

Berikut share selengkapnya perihal Pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) ini dari KemenPAN-RB, agar bermanfaat…

Dalam kala yang kian dinamis ketika ini, pemerintah tempat wajib menggalakkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance),  yang diyakini bisa mendorong Indonesia keluar dari bulat setan buruknya tata kelola pemerintahan. Ciri pemerintahan dinamis antara lain cepat, responsif, dan efisien.

Untuk ke sana, diharapkan pemimpin, bisa berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang bisa mengkaji ulang hasil fatwa (think again), dan pemimpin yang bisa berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across).

Demikian antara lain benang merah yang sanggup ditarik dari Seminar Nasional Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance,  di Jakarta, Kamis (19/3). Seminar yang diselenggarakan Kementerian PANRB berhubungan dengan Yayasan Indonesia Lebih Baik (YILB) itu dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.

Menurut Direktur Program Magister Administrasi Publik UGM Agus Pramusinto, ada tiga fase utama sebuah pemerintahan dinamis, yakni perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya (greater democracy).

Dikatakan, pemerintahan adaptif yakni pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini bisa melihat banyak sekali duduk masalah dengan banyak sekali sudut pandang sehingga sanggup menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Pemerintahan yang dinamis yakni pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi tempat dan masyarakat yang dipimpinnya. "Yang pasti, pemerintah tempat harus bersikap aktif dalam membangun wilayahnya, bukan menunggu hasil laporan lapangan dan lalu gres memilih kebijakan,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh pakar Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia Azhar Kasim, yang menyebut bahwa penerapan good governance bisa mendorong Indonesia keluar dari bulat setan mengenai tata kelola pemerintahan yang buruk.

Guru Besar Nanyang Technology University Singapura, Neo Boon Siong menambahkan, kebutuhan masyarakat ketika ini yakni pemerintahan yang cepat, responsif, dan efisien. Jika ketiga kebutuhan tersebut sanggup dipenuhi, maka pemerintah terkait sanggup disebut telah berhasil menerapkan good governance dengan baik.

“Kalau tidak bisa mengubah, maka hal tersebut bukanlah good governance,” ujar penulis buku Dynamic Governance.

Setiap pemerintahan membutuhkan pemimpin. Lalu dari mana pemimpin yang bisa menerapkan good governance sanggup dipilih? Menurut mantan Menpan Sarwono Kusumaatmadja, ada tiga kunci sukses dalam memilih pemimpin.

Kunci sukses tersebut yakni kualitas pemimpin yang bisa berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), pemimpin yang bisa mengkaji ulang hasil fatwa (think again), dan pemimpin yang bisa berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (think across). (hfu/gin/HUMAS MENPANRB)

Referensi artikel : Ciri Pemerintahan Dinamis: Cepat, Responsif, dan Efisien – KemenPAN-RB

Lebih Bakir Kemajuan Suatu Bangsa Ditentukan Oleh Pendidikan Yang Baik, Patriotisme / Kecintaan Masyarakat Terhadap Bangsanya, Dan Pemerintahan Yang Baik

Sahabat Edukasi yang berbahagia…

Dalam situasi dan kondisi dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, tidak ada jaminan bahwa keberhasilan yang dicapai oleh suatu negara pada dikala ini akan sanggup terus bertahan.

Demikian dikatakan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dalam Seminar Nasional Merekontruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance, di ruang Serbaguna Kementerian PANRB, Kamis (19/03). "Hanya dengan mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, kita akan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih maju," ujar Yuddy.

Lebih lanjut dikatakan, kalau publik mendapat kepuasan maka kita akan mendapat kepercayaan besar dari rakyat, yang akan membuahkan dukungan,  dan pada gilirannya negara menjadi stabil. Kondisi yang stabil berpotensi strategis dalam membangun negeri yang bernilai jual tinggi di tingkat dunia.

Seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Lebih Baik (YLBI) ini merupakan upaya untuk memasyarakatkan gerakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (Dynamic Governance) dan membahas bentuk pemerintahan yang sempurna untuk diterapkan di Indonesia.

Tampil sebagai pembicara antara lain mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Sarwono Kusumaatmaja, penulis buku Dynamic Governance Prof. Neo Boon Siong dari Nanyang Technologival Univercity (NTU) Singapore. Pembicara lain yaitu Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, Guru Besar UI Azhar Kasim, dan Guru Besar UGM Agus Pramusinto.

Dalam seminar yang dibuka oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji itu, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini bertindak sebagai moderator.

Sarwono dalam kesempatan itu mengatakan, kunci sukses forum terletak pada kualitas pemimpin, yakni kualitas untuk berpikir ke depan dan antisipatif (think ahead), kemampuan mengkaji ulang hasil anutan (think again), dan kemampuan berpikir secara lateral, horizontal dan lintas disiplin (think across).

Pendiri YILB Rozan Anwar menyampaikan seminar tersebut dibutuhkan menjadi sarana berdiskusi dan mengkaji konsep dynamic governance lebih dalam. "Sejumlah pembicara merupakan praktisi pemerintahan sehingga dibutuhkan sanggup membuatkan informasi, menyerupai apa kebutuhan atas konsep dynamic governance dalam mendukung efektifitas kinerja pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," katanya.

Dia menjelaskan, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan yang baik untuk masyarakat, patriotisme atau kecintaan masyarakat terhadap bangsanya, dan pemerintahan yang baik. Adapun pemerintah, lanjutnya, merupakan salah satu faktor yang penting salam mewujudkan kemajuan suatu bangsa.

Dynamic governance menekankan pada dua kunci penting yaitu kapabilitas dan kultur. “Dua kunci penting inilah yang akan menggerakkan sumber daya insan dan proses menuju perubahan kebijakan yang adaptif atau yang dicita-citakan sebagai dynamic governance," imbuhnya. (gin/HUMAS MENPANRB)

Referensi artikel : Wujudkan Pemerintahan Kelas Dunia, untuk Kejar Ketertinggalan – MenPAN-RB